"Saya melihat tidak ada penjelasan secara terbuka mengenai tarif ini. Paling hanya pernyataan siapa dalam media tapi PT KAI tidak pernah menceritakan secara gamblang kenapa harga naik atau turun seperti sekarang, apakah pelayanannya juga diturunkan sehingga lebih murah?" kata Alvin pada detikcom, Senin (27/7/2011).
Alvin juga menilai pemerintah selaku regulator tak banyak berperan. Pemerintah yang harusnya menjembatani antara operator (PT KAI) dengan user (penguna kereta) seolah dilupakan begitu saja.
"Ingat, pelayanan publik itu kewajiban negara tapi pemerintah tidak ada statement. Sepertinya diam saja padahal ia punya kewajiban yang harus dijalani," ujarnya.
Menurut Alvin, kenaikan tarif tidak akan dipersoalkan ramai bila PT KAI jelas memberikan secara rinci apa manfaat dan kelebihan dari kenaikkan harga itu. Bukan pada pokok PT KAI akan memberi pelayanan yang lebih baik. Namun seperti apa saja pelayanan yang lebih baik itu.
"Peningkatan seperti apa yang dimaksud? Tarif 4.000 jadi 9.000 atau 7.000 perbaikannya apa? Apa yang kita bayar lebih? Itu yang harusnya dijelaskan. Kalau tidak akibatnya user lebih dianggap sebagai objek bukan subyek," keluh Alvin.
Seperti diketahui, PT KAI meluncurkan kereta Commuter Line pada 2 Juli 2011. PT KAI menegaskan tarif baru yang semula dinilai terlalu mahal, mulai hari Kamis (30 Juni 2011) dan Jumat (1 Juli 2011) mengalami penurunan harga.
Berikut tarif Commuter Line selengkapnya dari rilis VP Humas PT KAI Sugeng Priyono.
Jakarta – Bogor Rp 7.000,-
Jakarta – Depok Rp 6.000,-
Jakarta – Bekasi Rp 6.500,-
Jakarta – Tangerang Rp 5.500,-
Jakarta – Sudimara/Serpong Rp 6.000,-
Sebelum akan diberlakukannya KRL Commuter Line atau dihapuskannya KRL Ekspres, tarif KRL Ekonomi AC non Jakarta-Bogor Rp 4.500. Dengan tarif baru Rp 8.000 itu, berarti ada kenaikan sebesar 70 persen lebih. Sementara tarif KRL Ekonomi AC Bogor Jakarta sebelumnya bertarif Rp 5.500 menjadi Rp 9.000 (naik 64 persen).
source: detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar